NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu
Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation Sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010. Dalam tahun 2012, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam Tahun Pajak 2009 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. (PDF) UU No 47 Tahun 2012 | Leenda Ard - Academia.edu Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 … NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 3.a. PP Nomor 74 Tahun 2012 - PERATURAN PEMERINTAH ...
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang : a. bahwa dalam PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 … Ketentuan Pasal 74 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) serta ditambah Penjelasan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 45 . PRES/DEN REPU8LIK II\JDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pdf Download -> bltlly.com/11m6n2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENERIMA … NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PMK Nomor 74 ...
Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang . Kena Pajak Te. rtentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan . dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 Tentang ... Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 dilakukan oleh Menteri Pertambangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. E00-1973-00019.PDF … Inilah Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Road Map E ... Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 sebagaimana tautan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 dan lampiran Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun … LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA … lampiran peraturan presiden republik indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional sistematika bab i pendahuluan a. latar belakang
narasumber : www.pajak.go.id peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun …
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan; (3) Iuran . . . - 5 - (3) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
